Pj Gubernur Sulawesi Tenggara Hadiri Rakorgub Tahun 2024

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian PPN / Bappenas ini, menekankan pada kemajuan dan tantangan pembangunan daerah serta solusi strategis pembangunan dalam koridor penuntasan masalah mendasar seperti kemiskinan, stunting, pelayanan, serta infrastruktur dasar.

Baca Juga:

• Selama 2024, Karhutla di Provinsi Riau Terkendali
• Komitmen Berikan Pelayanan Terbaik, DPM PTSP Riau Raih Predikat Wilayah Bebas Korupsi 2024
• Dorong Mahasiswa Berinovasi dan Berwirausaha, UNRI Gelar Festival Wirausaha Merdeka (WMK) Batch III Tahun 2024

"Rarkorgub hari ini merupakan suatu momentum bagi para Gubernur/Pj Gubernur untuk bertukar pikiran dan memberikan saran kepada Pemerintah Pusat terkait isu dan permasalahan di daerahnya," kata Menteri PPN / Ka Bappenas Suharso Monoarfa saat berikan arahan pembuka.

Menteri PPN mengungkapkan, bahwa dari 2 (dua) tahun pertemuan dengan para Kepala Daerah, terdapat 2 hal yang menjadi permasalahan dasar yakni pembangunan infrastruktur keras (hard infrastructure) dan infrastruktur halus (soft infrastructure).

"Infrastruktur keras yakni pelayanan dasar meliputi pembangunan jalan dan pengadaan air bersih. Adapun realisasi pembangunan jalan Nasional telah 100%, jalan Provinsi 75%, dan jalan Kab/Kota sebesar 65%," ungkapnya.

"Kami juga telah terbitkan Inpres tentang jalan, dari Inpres tersebut dianggarkan 32 triliun rupiah pada tahun 2023 yang realisasi anggaranya akan dilakukan secara bertahap hingga tahun 2024. Kami juga akan terbitkan Inpres tentang air untuk pengadaan sumber pengolahan air bersih, lalu Inpres tentang gas kota yang masih dalam tahap pembahasan," tambahnya.

Selanjutnya, Suharso Monoarfa menyampaikan berkaitan dengan infrastruktur halus yakni kesehatan dan pendidikan. Ia memaparkan bahwa Indonesia berada di peringkat kedua penyakit TBC di dunia, lalu kasus stunting yang dialami anak-anak di Indonesia.

"Kasus stunting masih banyak dialami oleh anak-anak kita, hal ini karena belum terpenuhinya nutrisi dari mulai proses pra kehamilan hingga pasca persalinan. Dalam cakupan sebagai Gubernur/Pj Gubernur, ini merupakan best practice untuk menangani stunting dengan pendekatan sensitif dan spesifik," paparnya.

"Bappenas juga berencana untuk menjadikan guru sebagai profesi nasional seperti anggota Polri. Hal ini bertujuan untuk pemerataan guru dalam rangka menuju Indonesia Emas 2045," tambahnya.

Kegiatan dilanjutkan pemaparan perwakilan Gubernur/Pj Gubernur mengenai masalah di wilayahnya masing-masing berkaitan dengan hard / soft infrastructure sekaligus diskusi mencari solusinya.

Turut hadir pada kegiatan tersebut yakni 19 Gubernur/Pj Gubernur, Pimti Madya dan Pratama Kementerian PPN / Bappenas, serta para Kepala Bappeda Provinsi.

Editor: Sigalingging